Senin, 19 Mei 2014

SEJARAH KOTA PAGAR ALAM






SEJARAH SINGKAT
 KOTA PAGAR ALAM

A.   KOTA PAGAR ALAM SEBAGAI KOTA PERJUANGAN

SEJARAH PAGAR ALAM SEBAGAI KOTA PERJUANGAN BERTITIK TOLAK PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG, DENGAN DIDIRIKANNYA SEKOLAH PENDIDIKAN PERWIRA MILITER JEPANG YANG DISEBUT GIYUGUN DI PAGAR ALAM.

MELALUI SEKOLAH INI TELAH BANYAK MELAHIRKAN PEMUDA-PEMUDA INDONESIA YANG AKHIRNYA MENJADI TUNAS-TUNAS PEJUANG KEMERDEKAAN INDONESIA, YANG PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 1945 MELETAKKAN MOMENTUM BERSEJARAH DENGAN MENGIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH DI IBUKOTA PAGAR ALAM.

PADA BULAN OKTOBER 1945 TERBENTUKLAH PEMERINTAHAN KEWEDANAAN TANAH PASEMAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI WILAYAH KABUPATEN LAHAT.


KEWEDANAAN TANAH PASEMAH TERDIRI DARI 4 KECAMATAN, YAITU KECAMATAN PAGAR ALAM SEBAGAI IBUKOTA KEWEDANAAN, KECAMATAN TANJUNG SAKTI, KECAMATAN JARAI DAN KECAMATAN KOTA AGUNG.

 PADA KURUN WAKTU TAHUN 1945 SAMPAI DENGAN TAHUN 1949 DIBERBAGAI TEMPAT DI KOTA PAGAR ALAM TERJADI  PERTEMPURAN ANTARA PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TENTARA JEPANG DAN BELANDA UNTUK MEREBUT DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA.

PADA PERTEMPURAN-PERTEMPURAN INI BANYAK PEJUANG GUGUR SEBAGAI KUSUMA BANGSA.

  
B.   PAGAR ALAM SEBAGAI KOTA ADMINISTRATIF.

DENGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1963 TENTANG PENGHAPUSAN KERESIDENAN DAN KEWEDANAAN, MAKA SECARA OTOMATIS PEMERINTAHAN KEWEDANAAN TANAH PASEMAH DIHAPUSKAN DAN DIGANTI DENGAN  KECAMATAN PAGAR ALAM YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI WILAYAH KABUPATEN LAHAT.

PADA TAHUN 1966 DIDORONG JIWA UNTUK MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN PAGAR ALAM PARA TOKOH DAN PEMUKA MASYARAKAT DI SELURUH EKS KEWEDANAAN TANAH PASEMAH MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEMBENTUK KABUPATEN BESEMAH, DIKARENAKAN SITUASI DAN KONDISI PADA WAKTU ITU,  PEMERINTAH PUSAT BELUM MEMBERIKAN KEMUNGKINAN ADANYA PENGEMBANGAN DAERAH TINGKAT II DI INDONESIA,  SEHINGGA CITA-CITA UNTUK MEMBENTUK KABUPATEN BESEMAH TIDAK DAPAT DILANJUTKAN.

PADA AWAL TAHUN 1987 MASYARAKAT KECAMATAN PAGAR ALAM KEMBALI BERTEKAD UNTUK MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN STATUS KECAMATAN PAGAR ALAM MENJADI KOTA ADMINSITRATIF PAGAR ALAM.

USUL PENINGKATAN STATUS DILAKUKAN MELALUI PANITIA LOKAL YANG DIBENTUK DIKECAMATAN PAGAR ALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA MELALUI SURAT TERTANGGAL 15 APRIL 1987 DAN DIDUKUNG OLEH CAMAT PAGAR ALAM DENGAN SURAT TERTANGGAL 2 MEI 1987 NOMOR : 138/340/1987.

KEMUDIAN SECARA BERTURUT-TURUT MENDAPAT DUKUNGAN DARI DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAHAT, MELALUI SURAT TANGGAL 6 JUNI 1987 NOMOR : 135/05/1987 DAN DUKUNGAN DARI GUBERNUR KDH TK I SUMATERA SELATAN DENGAN SURAT TANGGAL 31 AGUSTUS 1987 NOMOR : 132/035/1987.

       SETELAH  MELALUI PROSES DEMI PROSES AKHIRNYA TERBENTUKLAH KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM.
KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM TERDIRI  DARI 2 WILAYAH KECAMATAN, YAITU KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA, KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN YANG BERASAL DARI KECAMATAN INDUK KOTA PAGAR ALAM, YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA BUPATI KDH TK II LAHAT MELALUI WALIKOTA PAGAR ALAM.
KECAMATAN DEMPO UTARA DAN KECAMATAN DEMPO SELATAN BERADA DIBAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA BUPATI KDH TK II LAHAT.
SEIRING DENGAN PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM PADA TANGGAL 15 JANUARI 1992 MENTERI DALAM NEGERI MERESMIKAN KOTA PAGAR ALAM SEBAGAI KOTA ADIMISTRATIF SEKALIGUS  MELANTIK    DRS. MUSRIN YASAK SEBAGAI WALIKOTA ADMINSTRATIF PAGAR ALAM YANG PERTAMA.


C.  PAGAR ALAM SEBAGAI KOTA OTONOM
         LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIANTARANYA MENETAPKAN BAHWA KOTA ADMINISTRATIF DAPAT DITINGKATKAN MENJADI DAERAH OTONOM, HAL INI MEMBAWA WARNA DAN ANGIN SEGAR BAGI MASYARAKAT KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM UNTUK MENINGKATKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM SEBAGAI DAERAH OTONOM.

         KESEMPATAN INI DIMANFAATKAN DENGAN SANGAT BAIK OLEH MASYARAKAT KOTA  ADIMISTRATIF  PAGAR ALAM, DENGAN DUKUNGAN TOKOH MASYARAKAT, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SERTA SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT BERKEINGINAN KUAT UNTUK MENINGKATKAN STATUS KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM MENJADI KOTA OTONOM.

         ASPIRASI MASYARAKAT KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM MENDAPAT DUKUNGAN DARI BUPATI LAHAT, DPRD KABUPATEN LAHAT, GUBERNUR SUMATERA SELATAN DAN DPRD PROPINSI SUMATERA SELATAN.

         SETELAH MELALUI PERJUANGAN YANG CUKUP MENYERAP PIKIRAN DAN TENAGA, AKHIRNYA PADA TANGGAL 21 JUNI 2001 KOTA PAGAR ALAM RESMI TERBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM  YANG DISYAHKAN PADA TANGGAL 21 JUNI 2001.

TANGGAL 17 OKTOBER 2001 KOTA PAGAR ALAM DIRSMIKAN OLEH HARI SABARNO SELAKU MENTERI DALAM NEGERI ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MENGINGAT TANGGAL 21 JUNI MENGANDUNG MAKNA DAN KEKUATAN YURIDIS FORMAL SEBAGAI TONGGAK LAHIRNYA KOTA PAGAR ALAM, MAKA TANGGAL 21 JUNI DITETAPKAN DAN DIABADIKAN SEBAGAI HARI JADI KOTA PAGAR ALAM.

PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM DITINDAKLANJUTI DENGAN PELANTIKAN PENJABAT WALIKOTA PAGAR ALAM H. DJAZULI KURIS TANGGAL 12 NOVEMBER 2001 OLEH GUBERNUR SUMATERA SELATAN ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI RI.

TANGGAL 7 JANUARI 2002 PENJABAT WALIKOTA PAGAR ALAM MELAKSANAKAN PELANTIKAN PERDANA PERANGKAT PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

         TANGGAL 4 NOVEMBER 2002 DILAKSANAKAN PERESMIAN ANGGOTA DPRD KOTA PAGAR ALAM DENGAN TUGAS POKOK MELAKSANAKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM.

TANGGAL 3 FEBRUARI 2003, DPRD KOTA PAGAR ALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, MELALUI PEMILIHAN TERSEBUT TERPILIH DRS. H. DJAZULI KURIS SEBAGAI WALIKOTA PAGAR ALAM DAN DR. BUDIARTO MARSUL, SE, M.Si SEBAGAI WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM.

TANGGAL 5 MARET 2003 WALIKOTA PAGAR ALAM DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM PERIODE 2003-2008 DILANTIK OLEH GUBERNUR SUMATERA SELATAN ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI.

VISI MISI WALIKOTA PAGAR ALAM DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM PERIODE 2003-2008 ADALAH TERWUJUDNYA KOTA PAGAR ALAM SEBAGAI KOTA AGROBISNIS DAN PARIWISATA YANG BERNUANSA ISLAMI PADA TAHUN 2010.

DENGAN DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, MENETAPKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT.

KOTA PAGAR ALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG PADA TAHUN 2008.

HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERSEBUT, TERPILIH DRS. H. DJAZULI KURIS, SEBAGAI WALIKOTA PAGAR ALAM DAN IDA FITRIATI BASJUNI SEBAGAI WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM.

KOTA PAGAR ALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG PADA TAHUN 2013.

HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERSEBUT, TERPILIH IDA FITRIATI BASJUNI, SEBAGAI WALIKOTA PAGAR ALAM DAN NOVIRZAH DJAZULI, SE SEBAGAI WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM PERIODE 2013-2018 DAN DILANTIK OLEH GUBERNUR SUMATERA SELATAN ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 23 APRIL 2013 DENGAN VISI MISI 
“PAGAR ALAM SECERAH ALAM’’.


DEMIKIAN SEJARAH SINGKAT KOTA PAGAR ALAM
 











Created :Miena Adm.Pemerintahan Umum